Pertambangan Kaltim Didorong Menuju Transisi Energi Ramah
JAKARTA - Transformasi sektor pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) kini tidak lagi sekadar soal eksploitasi sumber daya, tetapi telah bergeser menjadi bagian integral dari upaya membangun provinsi yang hijau, modern, dan inklusif. Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pertambangan tetap memberi kontribusi ekonomi, namun dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Langkah ini mencerminkan komitmen Kaltim untuk tidak terus-menerus mengandalkan ekspor bahan mentah, seperti batu bara, sebagai penopang utama. Alih-alih, kini tengah diarahkan pada proses hilirisasi dan industrialisasi, yang dinilai lebih strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
“Kami mulai mengarahkan sektor pertambangan ke hilirisasi dan industrialisasi,” kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno, dalam pernyataannya di Samarinda.
Baca Juga
Transformasi ini juga membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat. Proses pengolahan lebih lanjut seperti gasifikasi batu bara tidak hanya meningkatkan efisiensi sumber daya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan manfaat ekonomi di sekitar wilayah tambang. Dalam visi ini, pertambangan menjadi lebih dari sekadar aktivitas ekonomi ia menjadi alat pembangunan sosial dan lingkungan.
Industri Tambang Mulai Tinggalkan Pola Lama
Komitmen untuk meninggalkan pola pertambangan lama yang hanya berfokus pada eksplorasi dan ekspor material mentah menjadi bagian penting dari kebijakan baru Kaltim. Arief menegaskan, masa depan sektor ini harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang kuat.
Langkah ini mendapat dukungan nyata dari kalangan industri, termasuk Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA). Pemerintah provinsi menyambut baik inisiatif APBI-ICMA yang mengusung pendekatan pertambangan yang lebih transparan, kompetitif, dan peduli lingkungan.
“Kami mendukung pembangunan sektor tambang yang transparan, berdaya saing global, peduli lingkungan, serta berorientasi pada transisi energi rendah karbon,” tegas Arief.
Ia juga menyoroti peran penting perusahaan tambang dalam menjaga keberlanjutan wilayah pascatambang. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan adalah elemen kunci dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitar.
Reklamasi lahan dan penataan kembali area bekas tambang menjadi prioritas, begitu pula dengan program pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan pengembangan UMKM. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan tambang membawa dampak positif yang berkelanjutan.
Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, yang otomatis menjadikannya bagian penting dari agenda transformasi nasional. Oleh karena itu, provinsi ini memegang tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Dalam konteks ini, pertambangan masih diakui sebagai sektor penting. Namun, pendekatannya harus berubah. Tata kelola sektor ini harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.
“Kami ingin kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan asosiasi seperti APBI terus diperkuat—terutama dalam harmonisasi regulasi, penegakan aturan, percepatan perizinan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan,” jelas Arief.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum dan sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Hal tersebut akan menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Transformasi Industri Tambang Jadi Keniscayaan
Perubahan iklim dan dorongan global untuk menurunkan emisi karbon menempatkan Indonesia, termasuk Kaltim, pada posisi yang menuntut komitmen nyata. Pemanfaatan teknologi rendah emisi dan praktik pertambangan hijau kini menjadi keharusan, bukan lagi pilihan.
Industri tambang harus beradaptasi dengan tren global ini. Di tengah tekanan internasional untuk melakukan dekarbonisasi, kehadiran teknologi ramah lingkungan dan praktik berwawasan keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak.
APBI-ICMA pun diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam mendorong transformasi tersebut. Arief berharap asosiasi ini tidak hanya menjadi tempat berhimpun para pelaku industri, tetapi juga menjadi motor perubahan menuju industri tambang yang lebih modern dan bertanggung jawab.
“APBI-ICMA dapat menjadi wadah kolaboratif untuk mendorong terciptanya industri tambang yang sehat, kompetitif, dan berwawasan hijau,” tutup Arief.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pertambangan berkelanjutan. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan arah masa depan provinsi ini sebuah masa depan yang tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh warga.
Rekomendasi
