OJK Ingatkan Pentingnya Manajemen dalam Koperasi Merah Putih
JAKARTA - Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional telah menjadi sorotan publik. Antusiasme tinggi terhadap program ini ditandai dengan sinergi antarkementerian, lembaga, hingga BUMN yang turut serta dalam implementasinya. Namun, keberhasilan program ini bukan hanya bergantung pada semangat awal peluncuran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kehati-hatian dalam pelaksanaan dan keberlanjutan tata kelolanya di lapangan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengingatkan bahwa pelaksanaan KDKMP harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Menurutnya, skema sebesar ini bisa menjadi bumerang apabila tidak dibarengi dengan perencanaan matang serta sistem pengawasan yang kuat.
“Skema sebesar ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak berakhir sebagai proyek gagal yang membebani desa,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK.
Baca JugaBank Indonesia Longgarkan Suku Bunga, Disambut Positif Dunia Usaha
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan program KDKMP secara nasional di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, ia menyebut capaian luar biasa dari program ini karena telah berhasil menggerakkan lebih dari 80.000 koperasi, lebih cepat dari target awal yang ditetapkan.
“Katanya semua bekerja sebagai satu tim, bergerak semuanya. Terima kasih, jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa, yang tidak bisa jadi bisa, 80 ribu,” ujar Prabowo saat peluncuran.
Program koperasi ini melibatkan berbagai institusi besar seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), BRI, Telkom, dan Bulog. Namun sejumlah pihak menilai keberhasilannya sangat ditentukan oleh manajemen di tingkat bawah serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah pusat.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kritik sekaligus kekhawatiran terhadap arah implementasi program ini. Ia menilai bahwa tanpa pengawalan ideologis dan sistem manajemen yang kokoh, KDKMP bisa terjebak dalam tarik-menarik dua sistem ekonomi yang bertentangan.
“Sistem ekonomi kita selama ini sejak zaman Orde Baru sampai hari ini sangat kental diwarnai oleh sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, sehingga kopdes merah putih besar kemungkinan akan terombang-ambing oleh tarikan dua ideologi besar yang berbeda tersebut,” ujar Anwar.
Anwar juga menyoroti lemahnya kapasitas pengurus koperasi di lapangan yang bisa berujung pada penyimpangan. “Tidak mustahil kopdes merah putih ini jasadnya koperasi tapi ruhnya CV atau perseroan terbatas,” tambahnya.
Menurutnya, keterlibatan bank milik negara sangat penting agar program ini bisa berhasil. Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan koperasi akan berdampak negatif terhadap citra koperasi itu sendiri serta nama baik Presiden Prabowo.
“Jika gagal maka nama koperasi dan nama Presiden Prabowo tentu akan tercoreng dan kita tidak mau hal itu terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah bank nasional telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan kesuksesan program ini. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu lembaga keuangan yang langsung mengambil bagian dalam pengembangan koperasi pilot project, dimulai dari dua koperasi di Aceh.
“BSI siap mendukung program Asta Cita Pemerintah, untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan,” ujar Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta.
Ia menjelaskan bahwa BSI akan mendukung penguatan kapasitas koperasi, UMKM, dan akses pembiayaan berkualitas melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan manajemen usaha, peningkatan literasi keuangan syariah, serta menjadikan koperasi sebagai agen laku pandai.
Dari sisi teknis, Bank Mandiri mendukung kesiapan koperasi dengan memberikan layanan Mandiri Agen, QRIS, pengecatan bangunan koperasi, serta branding visual koperasi agar terlihat profesional dan menarik.
“Kami hadir untuk memastikan koperasi memiliki kanal layanan yang modern sekaligus tempat usaha yang layak dan profesional,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi.
Selain itu, Bank Mandiri juga telah mengadakan pelatihan manajemen dan literasi keuangan sejak akhir Juni 2025 yang diikuti ribuan pengurus koperasi. Mereka juga terlibat aktif dalam proses verifikasi kesiapan koperasi bersama Satgas KDKMP dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyiapkan skema pembiayaan koperasi berdasarkan potensi dan skala usaha. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa koperasi dengan produk unggulan akan diberi akses untuk ekspor.
“Bank tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga bisa me-leverage bisnis yang ada. Misalnya, di desa mereka memiliki produksi kerajinan atau produk spesifik yang ingin diekspor, BRI bisa memfasilitasi melalui mekanisme business matching,” jelas Hery.
Namun, Hery juga mengakui adanya tantangan besar dari sisi kapasitas manajerial dan pencatatan keuangan koperasi. Untuk itu, BRI mengoptimalkan peran Rumah BUMN dan program Desa BRILiaN sebagai sarana pendampingan bisnis koperasi. Selain itu, jaringan 1,2 juta AgenBRILink juga disiapkan untuk mendukung akses layanan keuangan koperasi di seluruh pelosok desa.
Secara keseluruhan, program KDKMP menjadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan. Namun seperti yang telah ditegaskan oleh berbagai pihak, langkah hati-hati, pendampingan intensif, serta akuntabilitas tata kelola akan menjadi kunci agar koperasi benar-benar menjadi fondasi ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek seremonial.
Rekomendasi
